Indonesia Conference Directory

Kaomu adalah suatu istilah untuk entitas golongan bangsawan selain Walaka pada masyarakat Buton. Dalam sistem stratifikasi masyarakat Buton, golongan kaomu dianggap lebih tinggi kedudukan sosial politiknya daripada Walaka. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwasanya struktur berpikir orang Buton tentang stratifikasi sosialnya adalah menempatkan kaomu sebagai kelas sosial tertinggi sedangkan Walaka merupakan kelas sosial kedua. Kelas sosial ketiga dinamakan Papara yang merupakan masyarakat biasa. Sebagai bangsawan tertinggi, golongan kaomu tentu saja memiliki banyak hak istimewa dalam domain sosial politik di Kesultanan Buton. Misalnya, hak untuk menduduki jabatan sultan dan jabatan kabinet (rijksgroten). Hak untuk menduduki jabatan sultan dan rijksgroten itu menurut undang-undang Kesultanan Buton adalah dengan cara dipergilirkan di antara para elite kaomu Kamboru-mboru Talu Palena, yang terdiri atas kaomu Kumbewaha, Tanailandu dan Tapi-Tapi. Sejak pemerintahan Sultan Dayanu Ikhasanuddin (1597–1631) hingga Sultan Muhammad Falihi (1938–1960), upaya penggantian takhta Kesultanan Buton berikut pejabat terasnya kerap kali diwarnai dengan konfliksitas oleh para elite kaomu Kamboru-mboru Talu Palena tersebut. Konflik itu akhirnya menimbulkan anomali sosial politik yang berujung pada keruntuhan Kesultanan Buton pada 1960 setelah jaya di Nusantara selama kurang lebih tujuh abad lamanya. Tujuan penelitian ini dengan demikian adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di antara kaomu Kamboru-mboru Talu Palena di Kesultanan Buton pada periode 1906–1960 dan menjelaskan dampak konflik itu bagi tatanan kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan etis masyarakat Kesultanan Buton pada periode 1906–1960.